Wabup Simalungun Prihatin Masih Banyak Warga Urus BPJS Kesehatan saat Sakit

SIMALUNGUN,iNewsSiantar.id- Wakil bupati Simalungun, Zonny Waldy prihatin masih banyak warganya yang mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan saat sakit dan dikenakan biaya besar ketika berobat di rumah sakit.

Hal ini terjadi menurut Zonny, Senin (28/11/2022) karena masih minimnya kepedulian Camat,Lurah dan Kepala Desa mensosialisasikan pentingnya BPJS Kesehatan bagi warga.

Baca Juga

Angin Puting Beliung Rusak 24 Rumah di Simalungun, Wabup Zonny Waldy Langsung Antar Bantuan

Zonny mengatakan dirinya banyak menerima informasinya munculnya masalah warga tidak mampu membiayai pengobatan di rumah sakit pemerintah maupun swasta, karena kondisi ekonomi dan tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan.

" Saya sering menerima telepon dari warga mengadu tidak memiliki biaya dan tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan,padahal membutuhkan penanganan medis bahkan sedang berada di rumah sakit," ujar Zonny.

Masalah seperti itu menurutnya tidak perlu terjadi jika masyarakat sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan baik mandiri maupun  Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai pemerintah.

Baca Juga

Wabup Simalungun Minta Petani dan Nelayan Ikuti Penas XVI di Padang, Tambah Wawasan

" Jika sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan masyarakat sudah dijamin akan mendapat pelayanan kesehatan tanpa memikirkan biaya", sebut Zonny.

Namun kebanyakan masyarakat baru perduli mengurus BPJS Kesehatan ketika sudah dihadapkan dengan penyakit dan harus mendapat penanganan medis di rumah sakit serta dibebankan biaya besar untuk biaya pengobatan.

Karena itu Zonny berharap Camat,Lurah dan Kepala Desa dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat aktif mensosialisasikan pentingnya BPJS Kesehatan untuk proteksi jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai.

Baca Juga

Calhaj Simalungun Diberangkatkan Wabup,Anggota DPRDSU Hj Herlina Gusti Beri Bingkisan

Camat,Lurah dan Kepala Desa diharapkan Zonny, perduli mendata warga tidak mampu untuk dibantu menjadi peserta BPJS Kesehatan-KIS yang dibiayai pemerintah.
 

Editor : Riky Fernando Hutapea