Tanaman dan Rumah Dirusak Warga Pematang Siantar Desak Dirut PTPN III Dicopot

PEMATANG SIANTAR,iNewsSiantar.id- Warga yang tergabung dalam Front Gerilyawan Siantar (FGS) mendesak Menteri BUMN mencopot Direktur Utama (Dirut) PTPN III terkait tindakan perkebunan Unit Kebin Bangun, yang merusak tanaman dan tempat tinggal warga di kelurahan Gurila,kota Pematang Siantar.

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam.FGS menyampaikan pernyataan sikap melalui aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor DPRD Pematang Siantar, Rabu (1/2/2023). 

Masyarakat meminta PTPN III Unit Kebun Bangun angkat kaki dari kampung mereka di kelurahan Gurilla, kecamatan Siantar Sitalasari. 

Di hadapan perwakilan anggota DPRD Pematang Siantar, sebanyak lebih kurang 80 masyarakat penggarap ,menyampaikan sejumlah hal, khususnya reformasi agraria dan menghentikan okupasi di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla. 

Masyarakat juga meminta security PTPN III yang merusak tanaman, rumah-rumah, dan yang melukai warga selama proses okupasi ditangkap polisi 

“Copot direktur utama, usut keterlibatan aparat dalam proses okupasi di Kampung Baru dan meminta Walikota dan DPRD Pematang Siantar mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PTPN III sesuai amanah UU 1945,” sebut Kordinator Aksi,Ari Simanjuntak.

Menanggapi tuntutan masyarakat penggarap itu, anggota DPRD Pematang Siantar, Andika Prayogi Sinaga menyampaikan, pihaknya akan mendengar tuntutan masyarakat. 

Namun pihaknya tak bisa memastikan permintaan masyarakat tersebut terpenuhi seluruhnya.

Politikus Partai Hanura tersebut menyampaikan sebagian masyarakat penggarap malah telah menerima sugu hati/tali asih. Ada perbedaan pendapat di antara masyarakat penggarap itu sendiri.

“Kami pun bingung, sebagian besar kalian sudah menerima suguh hati dan beberapa solusi kemarin ke Kantor Staf Kepresidenan sudah disampaikan,sehinga masyarakat diminta bersabar menunggu keputusannya," ujar Andika.

Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kota Pematang Siantar, Zainal Siahaan menambahkan pemerintah kota mendorong persoalan ini ke arah yang sebaik-baiknya, dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat Gurilla.

“Persoalan ini sudah menjadi perhatian di pemerintah pusat. Jadi kita menunggu arahan dari pemerintah pusat,” sebut Zainal.