Belum 1 Bulan Jadi Wali Kota Susanti Bakal Diinterplasi Tak Hadiri RDP Tanpa Kabar

Ricky Fernando Hutapea
Rapat Dengan Pendapat (RDP) DPRD Pematang Siantat diskor karena walikota Susanti Dewayani tak hadir.(iNewsSiantar.id/Ricky F Hutapea)

PEMATANG SIANTAR,iNewsSiantar.id- Belum sebulan dilantik sebagai walikota Pematang Siantar definitif,Susanti Dewayani bakal menghadapi hak inteplasi atau dimintai keterangan oleh DPRD karena tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal mutasi pejabat,serapan APBD TA 2022, pembangunan GOR dan perpanjangan jabatan dirut PDAM Tirtauli.

Dari 20 anggota DPRD Pematang Siantar yang sudah hadir pada RDP,Senin (19/9/20220 dan sempat diskors dan dibuka 3 kali, sejumlah anggota dewan lintas partai sepakat mengusulkan dibentuknya panitai khusus (pansus) dan pengajuan hak interplasi.

Usulan mengajukan hak interplasi disampaikan anggota DPRD lintas partai diantaranya PDIP,Baren A Purba,Ferry SP Sinamo,Suwandi Sinaga.Kemudian dari partai Golkar, Daud Simanjuntak, Gerindra ,Netty Sianturi dan partau Demokrat I,lhamsyah Sinaga.

Para anggota DPRD yang mengusulkan hak interplasi dan pembentukan pansus karena menilai sikap walikota Pematang Siantar,Susanti Dewayani yang tidak menghadiri RDP tanpa pemberitahuan resmi  sudah melecehkan dan tidak menghormati lembaga legislatif sebagi mitra kerja eksekutif.

Beragam pendapat disampaikan anggota DPRD Pematang Siantar pada sidang tersebut.

Anggota DPRD fraksi PDIP,Baren Alujoyo Purba mengatakan tak mau dianggap "odong-odong"  dan mendukung usulan  hak interplasi atas ketidak hadiran walikota pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (19/9/2022).

Fraksi PDIP melalui Baren Alujoyo Purba menilai ketidak hadiran walikota tanpa penjelasan atau pemberitahuan merupakan sikap tidak menghormati lembaga legislatif.

" Apapun alasan walikota,DPRD Pematang Siantar wakil rakyat, harus dihormati, karena bukan "odong-odong" ,saya setuju ditingkatkan ke panitia khusus (Pansus)", sebut Baren.

Anggota DPRD Pematang Siantar,Ilhamsyah Sinaga juga sependapat untuk dibentuk pansus oleh dewan menyikapi sikap walikota Susanti Dewayani yang tidak menghargai lembaga legislatif.

" Sepakat membentuk pansus terkait ketidak hadiran walikota pada RDP di DPRD Pematang Siantar," ujar Ilhamsyah.

Editor : Riky Fernando Hutapea

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network