PEMATAN SIANTAR,iNewsSiantar.id- Mahasiswa di Pematang uSiantar yang mendesak DPRD dan walikota menyurati Presiden Jokowi menolak dan membatalkan kenaikan Bahan Bakar Minya (BBM) pada aksi di depan gedung dewan, Kamis (8/9/2022) siap-siap kecewa.
Pasalnya hingga Jumat (9/9/2022) surat tersebut belum diketahui kapan akan dikirimkan kepada Presiden Jokowi di Jakarta.
Sekretaris DPRD Pematang Siantar, Eka Hendra mengatakan, surat itu dijadwalkan akan dibawa ke Jakarta untuk disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg) pekan depan.
" Dijdawalkan dibawa ke Jakarta untuk disampaikan kepada Presiden pekan depan, namun tidak diketahui siapa yang akan berangkat", ujar Eka.
Eka juga menyampaikan nantinya tanda terima surat kepada Presiden melalui Setneg akan diinformasikan kepada media dan mahasiswa.
Sebelumnya mahasiswa yang unjuk rasa menolak kenaikan BBM mendesak Forkompimda dan DPRD Pematang Siantar menyurati Presiden Jokowi menolak kenaikan BBM dan membatalkannya.
Atas desakan tersebut DPRD membuat surat ditandatangani wakil ketua DPRD Pematang Siantar, Ronald Darwin Tampubolon dengan nomor 170/2165/DPRD/IX/2022, tertanggal 8 September 2022, mengatasnamakan pimpinan dewan dan Forkompimda.
Isi surat yang disampaikan pimpinan DPRD dan Forkompimda Pematang Siantar berbunyi " Sehubungan dengan aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat, 8 September 2022,pukul 12.00 WIB dengan massa sekitra 500 orang,pimpinan dan anggota DPRD beserta Forkompimda Pematang Siantar mendukung aksi mahasiswa membatalkan kenaikan BBM dan berharap Presiden memakluminya",.
Pihak DPRD dan Forkompimda juga menawarkan mahasiswa ikut serta mengantarkan langsung surat tersebut ke pemerintah atasan untuk memastikan surat yang dibuat benar-benar dikirim.
Namun tawaran pimpinan DPRD dan Forkompimda Pematang Siantar ditolak mahasiswa.
Menanggapi sikap DPRD Pematang Siantar yang belum mengirimkan surat DPRD dan Forkompimda menolak dan membatalkan kenaikan BBM , perwakilan mahasiswa Tony Sahputra Simanjorang mendesak supaya segera dikirimkan.
" Mahasiswa mendesak supaya surat tersebut dikirimkam segera dan sampai kepada Presiden Joko Widodo sesuai kesepakatan yang dibuat dengan walikota Pematang Siantar, DPRD dan Forkompimda," ujar Tony.
Editor : Riky Fernando Hutapea
Artikel Terkait
