Presiden Prabowo Terbitkan Aturan Baru soal Devisa Hasil Ekspor SDA

JAKARTA, iNewsSiantar.id – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA), Senin (17/2/2025).
"Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor SDA, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa aturan baru ini mewajibkan 100% devisa hasil ekspor SDA ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia.
"Pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor SDA dalam sistem keuangan Indonesia meningkat menjadi 100%, dengan jangka waktu 12 bulan sejak dana ditempatkan dalam rekening khusus DHE SDA di bank-bank nasional," jelasnya.
Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, sektor minyak dan gas bumi tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.
Prabowo memperkirakan kebijakan ini akan meningkatkan devisa negara hingga 80 miliar dolar AS pada tahun 2025.
“Dengan kebijakan ini, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah 80 miliar dolar AS pada 2025. Jika berjalan penuh selama 12 bulan, nilainya bisa melebihi 100 miliar dolar AS,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan SDA harus berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, maupun stabilitas nilai tukar.
"Selama ini, devisa hasil ekspor kita, terutama dari SDA, banyak disimpan di luar negeri. Dengan aturan ini, dana tersebut akan kembali dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional," pungkasnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta