Pemda Tapanuli Tengah - Sibolga Dukung Penghentian Migrasi Koleksi Arkeologi Barus ke Cibinong Bogor

JAKARTA, iNewsSiantar.id-  Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pemerintah Kota Sibolga mendukung upaya penghentian pelaksanaan migrasi koleksi arkeologi di Laboratorium Arkeologi Barus (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara) ke Cibinong, Bogor.

Tidak sebatas menunda pelaksanaan migrasi koleksi arkeologi situs-situs Barus. 

Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah Sugeng Riyanta dan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan menegaskannya saat menerima tembusan surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Keluarga Besar Masyarakat (Gabema) Tapanuli Tengah - Sibolga kepada Presiden Joko Widodo bertanggal 1 Juli 2024 perihal permohonan dukungan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pelaksanaan migrasi koleksi arkeologi situs-situs Barus. Ketua Umum DPP Gabema Tapanuli Tengah – Sibolga Masriadi Pasaribu menyampaikan tembusan surat tersebut. 

DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga memperoleh konfirmasi ihwal penundaan pelaksanaan migrasi koleksi arkeologi dari Laboratorium Arkeologi Barus di Jalan KH Zainul Arifin, Barus (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara), ke Gedung Koleksi BRIN Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno di Cibinong (Bogor, Jawa Barat), setelah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyatakannya di hadapan jajaran pengurus DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga di Gedung B.J. Habibie lantai 24 Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat tanggal 24 Juni 2024 pukul 14.00 WIB - selesai.

"Alhamdulillah, dua pemda (pemerintah daerah) kampung kita mendukung upaya DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga, setelah kami menyampaikan tembusan surat permohonan menghentikan perpindahan koleksi arkeologi situs-situs Barus," Ketua Umum DPP Gabema Tapanuli Tengah – Sibolga Masriadi Pasaribu menyatakannya dalam perjalanan dari Sibolga ke Barus menuju lokasi peletakan batu pertama pembangunan Gedung STAIB (Sekolah Tinggi Agama Islam Barus) di Barus, Jumat (5 Juli 2024). 

Disertai pengurus DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga Sunardi Panjaitan, Masriadi menyampaikan tembusan surat kepada Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah Sugeng Riyanta dan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan. Sugeng disertai Boy Rahman Hasibuan (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah) dan Erman Syahrin Lubis (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah).

Sedangkan Jamaluddin disertai Juneidi Tanjung [Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sibolga] dan Alexander Unedo Panggabean [Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sibolga].

Masriadi membeberkan poin-poin pembicaraannya dengan Pj Bupati Tapanuli Tengah Sugeng Riyanta dan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan. 

Pertama, DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga melakukan audiensi dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Sebagai unsur perwakilan masyarakat, DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga bersama tokoh-tokoh asal Tapanuli Tengah - Sibolga mendesak pembatalan pelaksanaan migrasi koleksi arkeologi situs-situs Barus. Tetapi, Kepala BRIN hanya bersedia untuk menunda pelaksanaan migrasi koleksi arkeologi. 

Untuk menghentikan pelaksanaan migrasi koleksi arkeologi situs-situs Barus, DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga memohon dukungan Presiden untuk menetapkan situs Barus dan situs Bongal di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai kawasan riset arkeologi BRIN untuk kepentigan penelitian yang holistik dan sistemik.

Apalagi, tahun 2024 BRIN berencana untuk melakukan kegiatan riset arkeologi maritim di situs Bongal melalui eskavasi arkeologi sejarah maritim. Cuma dua rencana ekskavasi arkeologi di Indonesia, di Bongal dan ekskavasi arkeologi prasejarah di Bumiayu (Kabupaten Brebes, Jawa Tengah). Pusat-pusat riset BRIN menominasikan Bongal sebagai tujuan riset arkeologi maritim. 

Kedua, koleksi benda cagar budaya memiliki ciri-ciri, yaitu bendanya rapuh (fragile), jumlahnya terbatas (finite/limited), bentuknya langka (uniqe), dan tidak terperbaharui (unrenewable). Dalam surat kepada Presiden Joko Widodo, DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga menyatakan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah membutuhkan pengelolaan koleksi benda arkeologi situs Barus dan situs Bongal dalam museum yang berdiri di wilayah Tapanuli Tengah. 

Ketiga, DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga mengharapkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengusulkan penetapan situs Barus dan situs Bongal sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan sebagai tempat pelestarian dan pengembangan cagar budaya karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap aspek sosial budaya ekonomi di masa awal jalur rempah Nusantara. Penetapan situs Barus dan situs Bongal sebagai KSN mempunyai pengaruh terhadap beberapa sektor serta pengembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

Tembusan surat DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga ditujukan kepada Wakil Presiden Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin; Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si; Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.A.P.; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.; Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si.; Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H.; Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan; Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Anwar Iskandar; dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Dr. H. Maratua Simanjuntak.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta