Mantan Bupati Simalungun HT Zulkarnain Damanik Tidak Setuju Konversi Teh ke Sawit di Sidamanik

SIMALUNGUN,iNewsSiantar.id- Bupati Simalungun periode 2005-2010, HT Zulkarnain Damanik angkat bicara soal konversi  teh ke tanaman kelapa sawit yang dilakukan di kebun Bah Butong, kecamatan Sidamanik oleh PTPN IV.

Dihubungi, Rabu (21/9/2022) Zukarnain dengan tegas mengatakan tidak setuju konversi tanaman teh menjadi kelapa sawit di kebun Bah Butong, kecamatan Sidamanik.

Baca Juga

Mantan Bupati HT Zulkarnain Damanik Prihatin Banyak Aset Pemkab Simalungun Diterlantarkan

Menurutnya selain akan merubah lambang kabupaten Simalungun yang dibuat sesuai Perda Nomor 5 Tahun 1960 juga akan mengganggu kondisi geografis akibat berubahnya jenis tanaman.

" Saya tidak setuju konversi tanaman teh ke kelapa sawit di kebun Bah Butong ,kecamatan Sidamanik, karena lebih banyak merugikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah", ujar Zulkarnain.

Masyarakat akan dirugikan dengan konversi tanaman teh ke kelapa sawit di Sidamanik, karena banjir akan mengancam pemukiman warga, dan pemerintah daerah juga karena harus mengganti lambang kabupaten Simalungun jika tanaman teh diganti sawit.

Zulkarnain berharap pihak PTPN IV dan Bupati Simalungun bisa mencari solusi terbaik terkait konversi tanamah teh menjadi kelapa sawit sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebelumnya Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Simalungun (KNPSI) ,Jan Wiserdo Saragih,mengatakan, masyarakat Simalungun sangat terluka dan merasa tidak dianggap ada, terkait  konversi teh ke tanaman kelapa sawit yang dilakukan di kebun Bah Butong, kecamatan Sidamanik oleh PTPN IV.

Konversi teh di kebun Sidamanik menurutnya akan berdampak pada hilangnya gambar tanaman teh pada lambang kabupaten Simalungun.

" Jika kebun teh dihilangkan oleh PTPN IV dari kebun Sidamanik, maka gambar tanaman teh yang  terdapat pada logo kabupaten Simalungun akan hilang dan itu merupakan pelecehan  dan tidak menghargai masyarakat  ," ujar Wiserdo.

Dia mengingatkan PTPN IV tidak seenaknya berbuat meski perkebunan dikelola oleh perusahaan namun pemerintah dan masyarakat sekitar perusahaan jangan sampai dianggap tidak ada, dengan seenaknya membuat kebijakan untuk kepentingan perusahaan semata.

Editor : Riky Fernando Hutapea