Menteri Keuangan Sri Mulyani Batalkan Beasiswa Ministerial Scholarship 2025, Ada Apa?

JAKARTA, iNewsSiantar.id - Kabar buruk bagi calon penerima Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani membatalkan program beasiswa tersebut, sementara pengumuman beasiswa tersebut baru disampaikan pada 10 Januari 2025 lalu.
Dalam pengumuman resmi BPPK, Kemenkeu menjelaskan bahwa pembatalan program beasiswa ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah.
"Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025 sebagaimana telah diumumkan melalui Pengumuman NOMOR PENG-1/PP.2/2025 dibatalkan," sebut isi surat itu.
Aturan pengurangan anggaran itu merujuk ke Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, serta menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tanggal 31 Januari 2025.
"Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan," lanjut surat yang ditulis pada 31 Januari 2025.
Sekedar diketahui, sebagai upaya efisiensi, Presiden Prabowo telah memangkas anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025.
Dalam Instruksi Presiden (Inpres) tersebut, Presiden mengarahkan para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, serta bupati dan wali kota untuk meninjau kembali penggunaan anggaran agar lebih efisien.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta