Merebak Aroma Suap Pengangkatan 248 Pejabat Kades Pilpanag Diminta Tidak Ditunda

Simalungun,iNewsSiantar.id- Aroma suap dalam pengangkatan pejabat kepala desa merebak, bupati dan DPRD Simalungun  didesak konsisten dengan pernyataannya, bahwa  pelaksanaan pemilihan 248 kepala desa yang akan berakhir Agustus 2022, tidak ditunda dan akan dilaksanakan tahun ini.

Kepada wartawan, Rabu (27/7/2022) malam. ketua umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi) Anthony Damanik didampingi sekretaris Jahenson Saragih, pihaknya mencium adanya skenario Pemilihan Pangulu atau Kepala Desa (Pilapanag) dipastikan bakal ditunda tahun ini dan akan dilaksanakan tahun 2023.

" Sesuai keluhan sejumlah kepala desa yang disampaikan ke Gemapsi, Pilpanag 248 desa tidak akan dilaksanakan tahun ini, dan sengaja ditunda oleh Pemkab Simalungun," ujar Anthony.

Para kepala desa juga mengaku mendapat intimidasi dari oknum pejabat Pemkab Simalungun yang mengancam kepala desa akan diproses hukum terkait penggunan dana desa jika memprotes penundaan Pilpanag.

Penundaan Pilpanag selain untuk kepentingan Pilkada dan Pileg 2024 juga adanya upaya jual beli jabatan pejabat kepala desa.

Sekretaris Gemapsi Jahenson Saragih meminta bupati dan DPRD konsisten tidak menunda Pilpanag di 248 desa untuk menepis apa yang disampaikan pihaknya.

" Jika memang tidak ada dugaan jual beli jabatan untuk 248 pejabat kepala desa, dan adanya kepentingan Pilkada dan Pileg 2024 , laksanakan tahun ini, tapi jika memang dtunda berarti apa yang kami sampaikan benar adanya", sebut Jahenson.

Gemapsi menilai penundaan Pilpanag merupakan tindakan membunuh hak demokrasi masyarakat dan para kepala desa yang harus menunggu tahun depan untuk kembali ikut pada pemilihan.

Sebelumnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori/Desa (BPMN) Jonni Saragih yang dikonfirmasi terkait kemungkinan penundaan  Pilpanag membantah berkaitan dengan Pilkada dan Pileg 2024.

Dia mengatakan, pihaknya sedang melaksanakan tahapan Pilpanag setelah perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang desa selesai dilakukan.

" Tahapannya sedang berjalan, setelah perubahan Perda tentang desa selesai, dan penambahan anggaran akan diusulkan di P-APBD TA 2022 yang kemungkinan dibahas Agustus 2022", sebut Jonni.
 

Editor : Riky Fernando Hutapea